Yorrys Raweyai: Tidak Ada Konflik Lahan di PSN PIK 2, DPD Cari Titik Terang



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia akan segera memanggil sejumlah menteri untuk mengklarifikasi polemik terkait proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang. Keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek, pada Sabtu, 7 Desember 2024. Yorrys menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai proyek ini, terutama terkait adanya perbedaan penafsiran antara proyek PIK 2 sebagai proyek bisnis dan PSN sebagai proyek pengelolaan kawasan mangrove. "Kami akan undang semua pihak yang terkait, termasuk Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN. Mereka harus menjelaskan kenapa proyek ini bisa menimbulkan polemik dan apa saja dampak yang sudah dan akan diantisipasi," tegas Yorrys.

Tidak Ada Konflik Lahan
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa tidak ada konflik lahan yang melibatkan masyarakat sekitar. Lahan yang dijadikan lokasi PSN merupakan milik negara dan sebelumnya merupakan kawasan hutan mangrove yang mengalami abrasi. "Tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan ini karena memang ini tanah negara. Masyarakat yang sebelumnya menggarap lahan sudah diberikan santunan dan diberi kesempatan untuk terus menggarap lahan selama proses pembangunan," ujar Yorrys.

Polemik di Media Sosial
Polemik terkait proyek PSN PIK 2 mencuat setelah adanya kritik dari sejumlah pihak, termasuk mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Kritik tersebut kemudian dilaporkan oleh Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) ke kepolisian. Menanggapi hal ini, Ketua Apdesi, Surta Wijaya, meminta agar ada sarana pengaduan yang dapat menjembatani antara warga dan pihak pengembang. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial yang lebih luas. "Kami ingin agar tidak ada lagi informasi yang simpang siur di media sosial. Untuk itu, kami meminta bantuan DPD RI untuk menyelesaikan polemik ini," kata Surta. DPD RI berharap dengan adanya pemanggilan terhadap para menteri terkait, dapat tercapai kesepakatan yang baik dan proyek PSN PIK 2 dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah baru.

Sc : tangerangkota.pikiran-rakyat.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Iklan